Pensiun 03 Mei 2013 | 4328 kali

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri atas pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain pensiun.

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi :

  • Meninggal Dunia
  • Atas Permintaan sendiri : Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda apabila terapat kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.
  • Mencapai Batas Usia Pensiun : Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. PP Nomor 32 Tahun 1979 ini telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP Nomor 65 Tahun 2008.
  • Adanya Penyederhanaan Organisasi : Perubahan satuan organisasi adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian maka kelebihan Pegawai Negeri Sipil bisa disalurkan pada satuan organisasi lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani yang dinyatakan dengan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.


Persyaratan Pengajuan Pensiun:

  • Surat Pengantar Kepala SKPD PNS Ybs.
  • Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)
  • Fotocopy SK CPNS
  • Fotocopy SK PNS
  • Fotocopy SK Pangkat Terakhir
  • Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
  • Fotocopy SK Pelimpahan dari PNS Pusat ke PNS Daerah
  • Fotocopy Surat Nikah
  • Fotocopy Kartu Isteri / Suami (KARIS / KARSU)
  • Fotocopy AKTA Kelahiran (Ybs, Isteri dan Anak yang masih ditanggung)
  • Fotocopy Kartu Anggota Peserta TASPEN
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Daftar Riwayat Hidup / Pekerjaan
  • Surat Keterangan Kematian (untuk Pensiun Janda/Duda)
  • Daftar Susunan Keluarga
  • Sutar Keterangan Pemberhentian Pembayaran Sementara (SKPPS)
  • Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
  • Surat Keterangan Tempat Tinggal Selama Pensiun
  • Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin selama 1 tahun terakhir
  • Fotocopy DP3 2 (Dua) Tahun Terakhir
  • Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun
  • Pas Photo Ukuran 3 x 4 cm Sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar