Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi 11 Juni 2012 | 10602 kali

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah


 

Pasal 33

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kesekretariatan Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten.

 


(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

b. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

e. pengelolaan kesekretariatan KORPRI Kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi badan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.


(3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
terdiri dari :
a. Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi terdiri dari :

  1. Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan;
  2. Sub Bidang Mutasi.

c. Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :

  1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum;
  2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
  3. Sub Bidang Pengelolaan KORPRI.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

  1. Sub Bidang Diklat Struktural;
  2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


(4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.